Jakarta, (29/5). Ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, pihaknya mendorong percepatan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penguatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun, rumah khusus, hingga optimalisasi pemanfaatan lahan negara untuk hunian rakyat.

“Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program perumahan dengan pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat, termasuk pascabencana dan akses pembiayaan bagi MBR,” ujar Roberth dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Roberth juga meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkuat pengawasan internal, tata kelola kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi program agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pengawasan tersebut difokuskan pada program BSPS, rumah susun, rumah khusus, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), penanganan kawasan kumuh, serta sanitasi yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Komisi V DPR RI sepakat mempercepat pelaksanaan program BSPS dan program perumahan lainnya guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, mengurangi rumah tidak layak huni, serta mendukung pemerataan pembangunan kawasan permukiman, khususnya bagi MBR,” tegas legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Selain itu, Komisi V meminta percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas enam laporan hasil pemeriksaan yang mencakup 36 temuan dan 106 rekomendasi, termasuk penguatan pengendalian internal, optimalisasi pengawasan pekerjaan fisik dan penyaluran bantuan, serta pemulihan kerugian negara.

Ditekankan juga oleh Roberth, mengenai pentingnya optimalisasi lahan milik negara untuk pembangunan perumahan guna mengurangi backlog perumahan nasional, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Pemanfaatan lahan negara untuk pembangunan perumahan perlu dioptimalkan agar backlog perumahan, khususnya bagi MBR, dapat ditekan,” pungkasnya.  (JHL.7)